PERIODE 1950-1959

Periode ini dimulai setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda. Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh dunia internasional merupakan babak baru dalam sejarah perjuangan yang mana Bangsa Indonesia sudah memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa lain di dunia. Akan tetapi, bangsa Indonesia masih harus memperjuangkan Irian Barat untuk bersatu dengan Negara RI karena masih dikuasai oleh Belanda.

Pada periode ini bias dikatakan merupakan masa uji coba terhadap model demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Sebab pada saat itu selalu terjadi pergantian system pemerintahan. Sebetulnya sejak tahun 1945 sistem pemerintahan yang dipergunakan juga sudah tidak pas dengan UUD 1945 karena menggunakan Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri. Namun hal ini larut dalam suasana perang fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Pelaksanaan model itu diulang lagi pada tahun 1950. Bahkan muncul UUDS 1950 yang menguatkan system pemerintahan Parlementer.

Maka pada saat itu dalam jangka waktu tahun 1950-1958 terjadi pergantian cabinet sampai 7 kali. Hal ini bias terjadi karena pada system demokrasi parlementer setiap partai ingin memenangkan partainya dan menguasai pemerintah. Padahal jumlah partai lebih dari 30-an. Sehingga bias dipahami bahwa selalu terjadi perdebatan di tingkat parlemen oleh wakil partai-partai untuk memenangkan dan mendahulukan program partainya. Maka seasana selalu diliputi oleh persekongkolan antar partai untuk menjatuhkan partai yang berkuasa.